Konten Berita

• Admin Dinkes
• Rabu, 26 Juli 2023
• 5082

Workshop Penguatan Peran, Tugas dan Fungsi Kader Posyandu di Kabupaten Bintan

Posyandu kini bukan hanya sekedar menjadi pos pelayanan terpadu bagi ibu dan anak saja tapi juga berfungsi sebagai pusat deteksi dini penyakit tidak menular. Dimana kader-kader di Posyandu melakukan pengukuran tekanan darah, kadar gula darah, dan berat badan untuk mengidentifikasi faktor risiko PTM pada masyarakat. Dengan deteksi dini ini, tindakan pencegahan dapat diambil lebih awal sebelum penyakit berkembang menjadi lebih serius.

Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau melaksanakan Kegiatan “Workshop Kader dalam Rangka Penguatan Peran, Tugas dan Fungsi di Posyandu Kabupaten Bintan”, disejalankan dengan Talkshow Layanan Posyandu Holistik Terintegrasi dalam mencegah PTM ( Penyakit Tidak Menular). Peserta pada kegiatan ini berjumlah 100 orang yang berasal dari Kader Posyandu di wilayah Kabupaten Bintan, serta pendamping dari Dinas Kesehatan dan Puskesmas Kabupaten Bintan yang diselenggarakan di Bintan Pearl Beach Resort, Kecamatan Gunung Kijang, Kabupaten Bintan. Selasa, 25 Juli 2023. 

Kegiatan “Workshop Kader dalam Rangka Penguatan Peran, Tugas dan Fungsi di Posyandu Kabupaten Bintan” di hadiri oleh Ketua TP-PKK Provinsi Kepulauan Riau, Dra. Hj. Dewi Kumalasari, M.Pd, Kepala Dinas Kesehatan Prov Kepri diwakili oleh Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Prov Kepulauan Riau, Andi Kurniawan S.KM, MPH, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bintan yang diwakili oleh Kabid Kesehatan Masyarakat Dinkes Kab. Bintan, drg. Horas JP. Sihite, M.Kes yang mana beliau sekaligus sebagai narasumber dari Dinas Kesehatan Kabupaten Bintan.

Saat ini Provinsi Kepulauan Riau, telah berdiri 1467 posyandu. Jumlah ini mengalami peningkatan dari tahun 2021 sebanyak 1453 Posyandu dengan 97 % diantaranya dikategorikan sebagai Posyandu Aktif.  Sementara itu, di Kabupaten Bintan terdapat 165 Posyandu yang seluruhnya dalam kategori aktif. Hal ini telah menunjukkan peningkatan kualitas posyandu di Provinsi Kepri khususnya di Kabupaten Bintan.

Disisi lain, perlu dilaksanakan peningkatan kapasitas kader sebagai pengelola dan pelaksana posyandu. Sebanyak 9.996 orang Kader Posyandu telah bekerja dengan sukarela dan tanpa pamrih. Terdapat sekitar 1.485 orang kader Posyandu Balita di Kabupaten Bintan. Kader-kader inilah yang menjadi ujung tombak dalam mewujudkan masyarakat hidup sehat di Kabupaten Bintan.

Beberapa hal yang menjadi prioritas penanganan di Provinsi Kepulauan Riau antara lain 41,8 % Masyarakat di Kepri Kurang Aktifitas Fisik setiap hari, sedangkan angka Nasional berada di 33,5 %. Berdasarkan hasil riskesdas tahun 2018, Proporsi konsumsi buah/sayur kurang pada penduduk umur > 5 tahun Kepulauan Riau mencapai 90 % dengan angka nasional sebesar 95,5 %. Data tersebut menunjukkan pentingnya perubahan prilaku hidup sehat agar terhindar dari Penyakit Tidak Menular.

Melalui kegiatan Workshop ini diharapkan kepada kader untuk terus semangat mengabdikan diri kepada masyarakat serta teruslah melakukan penyesuaian dan meningkatkan kompetensi untuk menanggapi perubahan yang terjadi di tengah masyarakat dan bersama harus menyadari bahwa peran Posyandu Holistik Terintegrasi tidak dapat berjalan sendiri. Kerjasama dan partisipasi aktif dari masyarakat, pemerintah, dan berbagai pihak terkait adalah kunci dalam mencapai pencegahan penyakit tidak menular yang berhasil. Mari bersama-sama memberdayakan Posyandu sebagai garda terdepan dalam perang melawan PTM, dan berkomitmen untuk mengedepankan gaya hidup sehat dan menjaga kesehatan bersama dengan mewujudkan Posyandu Holistik Terintegrasi. (MH-Kesmas)

• Admin Dinkes
• Senin, 13 Maret 2023
• 7271

Workshop Penguatan Peran, Tugas dan Fungsi Kader Posyandu di Kota Batam

Gambar : Workshop penguatan peran, tugas dan fungsi kader posyandu di kota batam

Dalam rangka mengoptimalkan peran, tugas dan fungsi kader posyandu, Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau melaksanakan workshop bagi 100 kader posyandu Kota Batam pada tanggal 8 maret 2023, Kegiatan ini dibuka oleh Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau yang diwakili oleh Kabid Kesehatan Masyarakat serta dihadiri oleh anggota Komisi IV DPRD Provinsi Kepulauan Riau Bapak Ir. Wirya Putra Silalahi. Dalam workshop ini, peserta mendapat pembekalan materi dari narasumber Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) Wilayah Kepulauan Riau, Persatuan Obstetri dan Ginekologi Indonesia (POGI) Wilayah Kepulauan Riau dan dari Asosiasi Dietisien Indonesia (ASDI) Wilayah Kepulauan Riau. Melalui workshop ini diharapkan dapat  meningkatkan semangat dan kapasitas kader Posyandu dalam pencegahan stunting di Kota Batam.

Saat ini, Provinsi Kepulauan Riau memiliki jumlah penduduk mencapai lebih dari 2 juta jiwa yang setengahnya berada di Kota Batam. Sejalan dengan jumlah penduduk itu, Kota Batam memiliki jumlah posyandu terbanyak dibanding Kabupaten Kota lainnya yakni 554 posyandu pada akhir tahun 2022 dengan 3.890 orang kader yang bertugas. Untuk itu, perlu dilaksanakan peningkatan kapasitas kader sebagai pengelola dan pelaksana posyandu agar lebih memahami peran, tugas dan fungsinya dalam pembangunan kesehatan khususnya percepatan pencegahan stunting.

Posyandu merupakan wadah pemberdayaan masyarakat yang memiliki peran dan fungsi strategis untuk  mendekatkan berbagai pelayanan kesehatan dasar dimasyarakat termasuk pelayanan sosial lainnya. Posyandu memiliki potensi besar karena mampu menjangkau tidak hanya di tiap desa dan kelurahan namun sampai ke RW maupun dusun. Kader adalah seorang tenaga sukarela yang direkrut dari, oleh dan untuk masyarakat, yang bertugas membantu kelancaran pelayanan kesehatan. Kader kesehatan masyarakat adalah laki-laki atau wanita yang dipilih oleh masyarakat dan dilatih untuk menangani masalah-masalah kesehatan perseorangan maupun masyarakat untuk berkerja dalam hubungan yang amat dekat dengan tempat-tempat pemberian pelayanan kesehatan. Dengan terbentuknya kader kesehatan, pelayanan kesehatan yang selama ini dikerjakan oleh petugas kesehatan saja dapat dibantu oleh masyarakat. Dengan demikian masyarakat bukan hanya merupakan objek pembangunan, tetapi juga merupakan mitra pembangunan itu sendiri. Selanjutnya dengan adanya kader, maka pesan-pesan yang disampaikan dapat diterima dengan sempurna berkat adanya kader, jelaslah bahwa pembentukan kader adalah perwujudan pembangunan dalam bidang kesehatan. (MH - Promkes)

.