Beranda

Gambar : Kepala Seksi Imunisasi Dasar Kemenkes RI sedang memaparkan Kebijakan Penyelenggaraan Program Imunisasi

Kedaruratan infeksi virus polio menyebabkan dunia terus berjuang untuk mencapai Eradikasi Polio tahun 2020. Indonesia sendiri sudah mendapatkan sertikat Bebas Polio pada bulan April 2014. Namun penyebaran virus polio liar masih memungkinkan terutama cVDPV yg di sebabkan oleh virus polio type 2. Maka dilakukan beberapa tahap untuk mensukseskan Eradikasi Polio yakni tahap I, II, hingga tahap III, Introducing IPV.

Begitupun Global Vaccine Action Plan yang mentargetkan eliminasi campak dan rubella di 5 regional WHO pada tahun 2020, salah satu strategi yang dipetakan The Global Measles & Rubella Strategic Plan 2012-2020 adalah mencapai dan mempertahankan tingkat kekebalan masyarakat yang tinggi dengan memberikan dua dosis vaksin yang mengandung campak dan rubella melalui imunisasi rutin dan tambahan dengan cakupan yang tinggi (>95%) dan merata. Pemberian imunisasi MR pada anak usia 9 bulan sampai <15 tahun dengan cakupan tinggi (minimal 95%) dan merata diharapkan akan membentuk imunitas kelompok (herd immunity), sehingga dapat mengurangi transmisi virus ke usia yang lebih dewasa dan melindungi kelompok tersebut ketika memasuki usia reproduksi.

Gambar : KOMDA KIPI Memaparkan Pentingnya Seorang Pengelola Imunisasi Dalam Memperhatikan Safe Injection

Pemberian vaksinasi kepada bayi terbukti dapat mencegah penyakit terutama yang dikenal dengan PD3I, diutamakan untuk 9 antigen yaitu HB0, BCG, Polio, DPT-HB-HiB, dan Campak. Vaksinasi Program Imunisasi dikenal dengan Imunisasi Dasar dimana salah satu tujuan  pemberian vaksinasi tersebut memberi kekebalan dasar pada bayi dari penyakit. Selain pemberian Imunisasi Dasar pada bayi dikenal juga pemberian imunisasi lanjutan pada batita (DPT-HB-HiB dan Campak), BIAS (kelas 1 : Td, kelas 2: DT, kelas 3: Campak). Tujuan pemberian vaksinasi pada batita dan anak sekolah yakni memberikan kekebalan tambahan terhadap penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi.

Petugas kesehatan dalam hal ini pengelola program imunisasi harus selalu di-update pengetahuan dan keahliannya dalam melaksanakan program ini dilapangan. Pengelola program yang kompeten diharapkan meningkatkan cakupan imunisasi dasar lengkap pada bayi dan pencapaian kualitas pelayanan imunisasi yang diukur dengan manajemen pengelolaan vaksin, akurasi data laporan, serta tidak terjadi  Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (KIPI).

Training Pengelola Imunisasi dan Tenaga Kesehatan dalam rangka Vaccine Introduction Grand (VIG) Inactivated Polio Vaccine (IPV) Se-Provinsi Kepulauan Riau tanggal 12-14 November 2018 di Golden View Hotel, Bengkong Batam ini diikuti oleh  42 orang pengelola imunisasi puskesmas dan Dinas Kesehatan Kab/Kota se-Provinsi Kepulauan Riau. Dan narasumber yang memfasilitasi kegiatan tersebut berasal dari Kementerian Kesehatan, KOMDA KIPI Provinsi Kepri dan Dinas Kesehatan Provinsi Kepri.Seluruh peserta dibukakan tentang Kebijakan Nasional Program Imunisasi, Imunisasi Inactivated Polio Vaccine (IPV), Pengelolaan Vaksin dan Rantai Vaksin, Penyuntikan yang Aman (Safe Injection), Validasi Cakupan Kampanye MR dan Permasalahannya. Selanjutnya dilakukan panel yang diwakili oleh pengelola program imunisasi Dinas Kesehatan Kab/Kota untuk bersama-sama melihat pelaksanaan program imunisasi di lapangan dan mendiskusikan permasalahan yang dihadapi serta solusi pemecahan permasalahan tersebut.

Gambar : Peserta Berfoto Bersama dengan Narasumber

Seluruh peserta sepakat untuk melaksanakan rencana tindak lanjut bersama dalam program imunisasi di lapangan antara lain capaian imunisasi minimal 95%, wajib menerapkan Safe Injection, kesepakatan jadwal pengiriman laporan rutin dan laporan KIPI yakni sebelum tanggal 5 tiap bulannya dari puskesmas ke Kab dan tanggal 10 dari Kab ke Provinsi, laporan Final Tahunan tiap puskesmas harus menghitung laporan Imunisasi Dasar Lengkap (IDL) by Name by Adress sesuai dengan Kohort per pasien dan per Desa/Kelurahan, Laporan Capaian Kampanye MR sampai dengan tanggal 31 Desember 2018 puskesmas mengirim ke Kab/Kota setiap hari sebelum pukul 17.00 WIB, dan seterusnya dari Kab/Kota ke Provinsi pukul 18.00 WIB, Laporan logistik MR (vaksin dan non vaksin) MR puskesmas mengirim ke Kab/Kota setiap minggu (hari Jumat) sebelum pukul 11.00 WIB, dan Kab/Kota Ke Provinsi pukul 14.00 WIB, puskesmas maupun Dinas Kesehatan harus menganalisa laporan capaian imunisasi rutin dan IDL nya minimal 1 x perbulan. (Dora_Survim)